Bicarasurabaya.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Satu Data Indonesia (SDI) 2025. Jawa Timur mencatat skor 90,13, melonjak tajam dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 76,96.
Capaian tersebut ditetapkan berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana tertuang dalam surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital bernomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Dengan skor tersebut, Jawa Timur unggul atas sejumlah provinsi besar lain, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Hasil ini menegaskan penguatan tata kelola data pemerintahan di Jawa Timur sebagai fondasi transformasi digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia secara konsisten.
“Lonjakan nilai indeks ini menunjukkan penguatan tata kelola data di Jawa Timur berjalan konsisten dan memberikan hasil nyata,” ujar Khofifah.
Evaluasi Satu Data Indonesia merupakan bagian dari Prioritas Nasional 7 RPJMN 2025–2029. Penilaian dilakukan terhadap tiga domain utama, yakni kebijakan dan kelembagaan, penyelenggaraan SDI, serta kepemimpinan data (data leadership).
Dalam penilaian tersebut, Jawa Timur mencatat kinerja kuat dan relatif merata di seluruh domain. Kenaikan skor lebih dari 13 poin dalam setahun dinilai mencerminkan lompatan kualitas pengelolaan data di lingkungan Pemprov Jatim.
Khofifah menegaskan, capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan fondasi penting bagi pembangunan daerah berbasis data. “Transformasi digital pemerintahan membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi agar kebijakan publik tepat sasaran,” imbuhnya.
Penguatan Satu Data Indonesia juga diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari peningkatan transparansi, kemudahan akses informasi publik, hingga layanan pemerintah yang lebih responsif.
Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga capaian tersebut melalui penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan sistem pendukung, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.(BS/za)
