UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK

- Publisher

Jumat, 20 November 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK. (Foto: KPK-Ist/BS)

i

Gedung Merah Putih KPK. (Foto: KPK-Ist/BS)

Bicarasurabaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disetujui DPR RI pada Kamis (19/11/2026). KPK akan mengkaji pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, UU tersebut juga sejalan dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya soal memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,” kata Budi dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (20/11/2026).

KPK juga akan mengkaji Pasal 53 dan Pasal 61 yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

Terkait belum diaturnya perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik, Budi menyebut hal tersebut telah menjadi bagian pembahasan DPR bersama pemerintah.

KPK berharap pemerintah dan DPR tetap membuka ruang masukan masyarakat dalam mengevaluasi penerapan UU tersebut.

Baca Juga:  Bawa Molotov ke Demo Hari Pahlawan di Surabaya, Dua Kurir Diduga Ingin Picu Kerusuhan

“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya. Apakah hasil regulasi ini sesuai dengan roh pembentukan UU Perampasan Aset? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” ujarnya. (BS/za)

Berita Terkait

Jaga Kesehatan Tradisional dan Kendalikan Antibiotik, Surabaya Raih Penghargaan
Cuaca Surabaya Ini Berawan, 6 Wilayah Sekitarnya Hujan dan Udara Kabur
Kasus Korupsi KBS Surabaya, 4 Tersangka Diduga Selewengkan Rp 2,41 Miliar
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir
Green Nord Kritik Sikap Manajemen Persebaya Usai Tribun Utara Ditutup
Mengapa Surabaya Terasa Gerah pada Malam Hari? Ini Penjelasan Dosen ITS
Persebaya Tutup Tribun Utara GBT, Denda Pelanggaran Capai Rp 870 Juta
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jatim hingga 27 November, Hari Ini Berpotensi Hujan Petir

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:18 WIB

Jaga Kesehatan Tradisional dan Kendalikan Antibiotik, Surabaya Raih Penghargaan

Jumat, 20 November 2026 - 09:00 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK

Jumat, 20 November 2026 - 07:31 WIB

Cuaca Surabaya Ini Berawan, 6 Wilayah Sekitarnya Hujan dan Udara Kabur

Jumat, 20 November 2026 - 07:01 WIB

Kasus Korupsi KBS Surabaya, 4 Tersangka Diduga Selewengkan Rp 2,41 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 12:03 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir

Berita Terbaru

Gedung Merah Putih KPK. (Foto: KPK-Ist/BS)

Bicara Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini Sikap KPK

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:00 WIB

18 Tahun Dibahas, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR. (Foto: Istimewa/dok)

Bicara Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Bergulir

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:03 WIB