Bicarasurabaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disetujui DPR RI pada Kamis (19/11/2026). KPK akan mengkaji pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, UU tersebut juga sejalan dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi.
“Pemberantasan korupsi tidak hanya soal memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,” kata Budi dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (20/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPK juga akan mengkaji Pasal 53 dan Pasal 61 yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
Terkait belum diaturnya perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik, Budi menyebut hal tersebut telah menjadi bagian pembahasan DPR bersama pemerintah.
KPK berharap pemerintah dan DPR tetap membuka ruang masukan masyarakat dalam mengevaluasi penerapan UU tersebut.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya. Apakah hasil regulasi ini sesuai dengan roh pembentukan UU Perampasan Aset? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” ujarnya. (BS/za)











