Bicarasurabaya.com – Sebanyak 92 titik panas terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh petugas dan relawan mengutamakan keselamatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Khofifah meninjau posko penanganan karhutla di Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa (20/10/2026) malam. Ia langsung menggelar rapat koordinasi bersama unsur terkait untuk mengevaluasi penanganan kebakaran.
Khofifah menekankan pemadaman harus mempertimbangkan kondisi medan, arah angin, perkembangan api, serta keamanan personel. Ia tidak ingin upaya penanganan justru menimbulkan korban jiwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan harus menjadi perhatian utama,” kata Khofifah.
Pesan itu disampaikan setelah insiden karhutla di kawasan Gunung Bromo yang menewaskan lima orang relawan. Satu orang lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Dr Soetomo Surabaya.
Khofifah menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia juga memastikan biaya perawatan korban yang masih dirawat ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Menurut Khofifah, angin kencang menjadi salah satu faktor berbahaya dalam penanganan karhutla. Kondisi cuaca dan medan pegunungan yang sulit dijangkau menuntut pemetaan risiko serta koordinasi antartim yang lebih ketat.
“Koordinasi dengan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, pemerintah desa, kecamatan, TNI, dan Polri penting untuk mengamankan proses pemadaman maupun pembasahan,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Jatim, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam pemadaman karhutla pada periode 13-19 Oktober 2026. Penanganan dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Personel gabungan itu terdiri atas polisi kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan warga setempat.
Khofifah mengapresiasi seluruh personel yang terlibat. Ia meminta kebutuhan logistik, peralatan pelindung, layanan kesehatan, komunikasi, dan waktu istirahat petugas diperhatikan agar penanganan berjalan aman.
Pemprov Jatim juga mengupayakan bantuan helikopter untuk pemadaman melalui metode water bombing atau pengeboman air. Khofifah menilai metode tersebut dapat membantu mempercepat pemadaman, tetapi bantuan itu masih dalam tahap komunikasi.
“Kita sudah mengomunikasikan agar mendapatkan bantuan helikopter untuk melakukan water bombing. Saya rasa kalau ada, penanganan bisa lebih efektif,” ujarnya.
Selain mengancam ekosistem hutan, karhutla Tahura Raden Soerjo juga berdampak pada jaringan air bersih masyarakat di desa penyangga.
Laporan penanganan mencatat total 10.260 meter pipa air terdampak atau rusak di tiga desa di Kabupaten Pasuruan. Rinciannya, 4.000 meter di Desa Tambaksari, 3.750 meter di Desa Jatiarjo, dan 2.510 meter di Desa Dayurejo.
Pemkab Pasuruan telah memetakan titik pipa yang terdampak dan merencanakan pengeboran sumur. Untuk kebutuhan jangka pendek, distribusi air bersih melalui bantuan atau pengiriman air akan diupayakan. Sementara itu, pemulihan jangka panjang dapat dilakukan melalui sumur bor atau penyaluran air dari sumber yang tersedia menggunakan pipa.
Khofifah menegaskan pemenuhan air bersih warga harus berjalan seiring dengan penanganan kebakaran. Perlindungan mata air dan daerah tangkapan air juga dinilai penting untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat sekitar.
Tahura Raden Soerjo memiliki luas 27.868,30 hektare dan membentang di enam kabupaten/kota, dengan 57 desa penyangga. Kawasan ini berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati serta keberlanjutan sumber daya air.
Di tengah kondisi kering, Khofifah juga mengajak masyarakat memperkuat upaya spiritual dengan melaksanakan salat istisqa atau salat meminta hujan.
Ajakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2026. Surat itu ditujukan kepada bupati/wali kota, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur.
Melalui surat tersebut, pemerintah daerah diminta memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa di tingkat kabupaten/kota hingga desa atau kelurahan, terutama di wilayah terdampak kekeringan. Masyarakat juga diajak memperbanyak doa, istigfar, dan sedekah, serta menjaga penggunaan air.
Dalam surat edaran itu disebutkan sebanyak 25 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan hingga awal Oktober 2026.
Khofifah menyebut hujan diperkirakan turun pada Desember 2026 hingga Februari 2027 berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG. Karena itu, ia meminta mitigasi karhutla tetap dilakukan maksimal sembari menunggu perubahan cuaca.
Penanganan karhutla, menurut Khofifah, tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Keselamatan petugas, keamanan warga, pemulihan jaringan air, dan perlindungan kawasan hutan harus menjadi bagian dari upaya penanganan secara menyeluruh. (BS/za)
