Bicarasurabaya.com – Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, disiapkan menjadi lokasi pertama penertiban kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang diangkut menggunakan kapal. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada awal 2027.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini memperketat pengawasan kendaraan ODOL di pelabuhan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kendaraan yang diangkut kapal memenuhi kapasitas dan batas teknis yang diizinkan.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Capt Budi Mantoro, mengatakan pengawasan ODOL membutuhkan koordinasi antarlembaga serta dukungan sistem informasi yang terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengintegrasikan sistem e-ticketing perusahaan pelayaran dengan Inaportnet, sistem layanan elektronik untuk mendukung pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.
“Dukungan sistem informasi yang terintegrasi menjadi penting untuk memastikan data kendaraan dan manifest penumpang dapat digunakan dalam proses pengawasan,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Saat ini, Pelabuhan Tanjung Perak telah menerapkan sistem One Person, One Ticket (OPOT), yang mewajibkan setiap penumpang memiliki tiket resmi sesuai identitas. Integrasi dengan Inaportnet diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus mendukung kelancaran operasional angkutan laut.
Pengawasan fisik juga dilakukan terhadap kendaraan yang akan diangkut menggunakan kapal roll-on/roll-off (RoRo). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak membatasi tinggi kendaraan maksimal 4,2 meter dengan memasang gawang pembatas di pintu masuk utama dan Ruang Tunggu Kendaraan (RTK).
Selain itu, uji coba teknologi X-ray direncanakan untuk mendeteksi barang berbahaya pada kendaraan yang akan diangkut kapal RoRo.
Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, mengatakan koordinasi dengan instansi terkait, operator kapal, dan pengelola terminal terus diperkuat agar integrasi sistem berjalan efektif tanpa menghambat pelayanan pelabuhan.
Penguatan pengawasan ini menjadi bagian dari persiapan penertiban kendaraan ODOL di angkutan laut. Namun, jadwal penerapan pada awal 2027 masih perlu dipastikan melalui ketentuan resmi pemerintah. (BS/za)
