Bicarasurabaya.com – Pemkot Surabaya menemukan banyak warga ber-KTP Surabaya yang ternyata tidak lagi berdomisili di Kota Pahlawan. Temuan ini terungkap saat pendataan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk memetakan kondisi sosial ekonomi warga dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, pendataan langsung dilakukan untuk memverifikasi kondisi masyarakat sekaligus mencocokkan data administrasi kependudukan dengan keadaan di lapangan.
“Dalam beberapa minggu ini, Pemkot Surabaya melakukan kegiatan Muskel hingga tingkat RT agar pendataan bisa lebih mendalam,” kata Antiek, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Antiek, pendataan tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi warga. Data itu selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan bentuk bantuan atau intervensi yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara alamat dalam dokumen kependudukan dan tempat tinggal sebenarnya.
“Kami menjumpai banyak sekali warga yang ber-KTP Surabaya, tetapi yang bersangkutan tidak berdomisili di Surabaya,” ungkapnya.
Ketidaksesuaian data tersebut menjadi perhatian karena data kependudukan berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penentuan sasaran program pemerintah. Pemkot pun mendorong warga untuk memperbarui administrasi kependudukan sesuai domisili sebenarnya.
Data Warga Dihimpun Lewat Aplikasi Perlinsos
Selain verifikasi langsung, Pemkot Surabaya mengintegrasikan pendataan Muskel dengan aplikasi Perlinsos. Aplikasi ini digunakan untuk menghimpun informasi mengenai kondisi masyarakat sebagai salah satu variabel dalam menentukan intervensi pemerintah.
“Secara bersamaan dengan pelaksanaan Muskel, kami juga melakukan pendataan melalui aplikasi Perlinsos,” jelas Antiek.
Ia mengimbau warga yang alamat dalam dokumen kependudukannya tidak sesuai dengan tempat tinggal saat ini agar segera mengurus pembaruan administrasi.
Pemkot berharap pemutakhiran data dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan program bantuan menjangkau warga yang memenuhi kriteria.
Meski demikian, Pemkot belum merinci jumlah warga yang ditemukan tidak berdomisili sesuai alamat KTP maupun wilayah dengan ketidaksesuaian terbanyak. (BS/za)
