Bicarasurabaya.com – Jawa Timur kembali menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada pertengahan Oktober 2026 untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Namun, wilayah penghasil tembakau tidak akan menjadi sasaran operasi karena tanaman sedang memasuki masa panen.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan OMC akan dilakukan setelah BMKG memprediksi mulai terbentuknya awan hujan di wilayah Jawa Timur.
“Berdasarkan informasi dari BMKG, awan hujan mulai terbentuk positif di pertengahan Oktober ini. Jadi akan kami lakukan OMC pertengahan Oktober,” kata Gatot dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (6/10/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
OMC sebelumnya telah beberapa kali dilakukan. Namun, hasilnya belum optimal karena minimnya awan hujan yang bisa dimodifikasi menjadi hujan.
Kali ini, operasi tidak akan menyasar seluruh wilayah Jatim. Sejumlah daerah penghasil tembakau di Pulau Madura dan kawasan utara Jatim dikecualikan karena tanaman mulai memasuki masa panen.
“Di beberapa wilayah saat ini panen tembakau. Tembakau sangat bagus saat ini. Kasihan kalau di saat yang bagus terus kita OMC, itu akan membuat hasil petani rusak,” ujar Gatot.
OMC nantinya lebih difokuskan di sebagian besar wilayah selatan Jawa Timur.
Gatot mengatakan OMC menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi dampak kemarau panjang yang melanda Jatim sepanjang 2026.
Kekeringan telah memicu krisis air bersih di puluhan desa dan kelurahan yang tersebar di 25 kabupaten/kota.
Sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status darurat kekeringan dan rutin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak.
Sementara Kabupaten Nganjuk tidak menetapkan status kedaruratan, tetapi tetap rutin melakukan dropping air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan air.
Bantuan air bersih juga disalurkan PMI, TNI, Polri, lembaga sosial kemanusiaan, hingga perusahaan swasta.
Selain OMC dan dropping air, Pemprov Jatim menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memerintahkan BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan daerah rawan krisis air yang sebenarnya memiliki sumber air, tetapi belum terjangkau masyarakat.
Sumber air tersebut nantinya dapat dioptimalkan melalui pembangunan jaringan pipanisasi maupun sumur bor, sehingga kebutuhan air warga tidak hanya bergantung pada bantuan saat kemarau. (BS/za)
