Bicarasurabaya.com – Kebijakan moratorium pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berdampak pada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur yang hingga kini masih dalam tahap persiapan.
Kasatgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait implementasi kebijakan yang diumumkan Kepala BGN Nanik S Deyang tersebut.
Menurut Emil, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat sebelumnya, terdapat 402 titik SPPG di Jawa Timur yang masih dalam tahap persiapan dari total sekitar 4.488 titik yang direncanakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Tingkat kesiapan masing-masing lokasi berbeda-beda,” kata Emil, Sabtu (6/6/2026).
Ia menjelaskan, BGN nantinya akan mengevaluasi setiap titik untuk menentukan apakah masih memenuhi batas waktu dan persyaratan yang telah ditetapkan atau tidak.
“Nanti akan dilihat lebih lanjut apakah titik-titik tersebut sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh BGN atau belum,” ujarnya.
Di tengah kebijakan moratorium tersebut, pelaksanaan MBG di Jawa Timur terus berjalan. Hingga 1 Juni 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat.
Jumlah itu didukung oleh 4.488 SPPG, dengan 4.086 unit telah beroperasi dan 402 unit lainnya masih dalam proses persiapan.
Emil menilai langkah yang diambil BGN bertujuan memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat. Termasuk rencana evaluasi dan penataan ulang program yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada petunjuk teknis yang lebih rinci dari BGN.
“Yang jelas, kita memberikan waktu kepada BGN untuk menata seluruh hal yang diperlukan. Jawa Timur siap menjadi mitra yang baik dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan langkah lanjutan setelah menerima instruksi resmi dari BGN terkait arah kebijakan moratorium dan evaluasi program MBG.
“Jangan dulu berspekulasi. Kita tunggu instruksi resmi dan spesifik dari BGN,” pungkasnya.(BS/za)
