Bicarasurabaya.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan pemberdayaan senilai total Rp 7.735.250.000 di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026). Program ini menjadi bansos pertama pada Tahun Anggaran 2026 sekaligus bagian dari strategi penguatan ketahanan sosial dan ekonomi desa.
Penyaluran tahap pertama di Pasuruan mencapai Rp 4.589.450.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur, serta dukungan BUMD.
Khofifah menegaskan bansos tidak sekadar distribusi anggaran, tetapi dirancang terintegrasi dengan program pemberdayaan desa. “Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan agar masyarakat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, bantuan diberikan kepada 1.747 keluarga masing-masing Rp 500.000 dengan total Rp 873.500.000. Program ini akan disalurkan dalam empat tahap, dengan total alokasi 2026 di Pasuruan mencapai Rp 3,49 miliar.
Sementara itu, Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahap I disalurkan Rp 2.254.500.000 kepada 1.503 jiwa. Intervensi ini ditujukan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.
Di sektor disabilitas, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima masing-masing Rp 900.000, total Rp 74.700.000. Sepanjang 2026, total alokasi ASPD mencapai Rp 298.800.000.
Pemprov Jatim juga mengucurkan Rp 300 juta melalui program KIP Putri Jawara kepada 100 penerima, masing-masing Rp 3 juta. Program ini menyasar penguatan wirausaha perempuan.
Selain itu, KIP PPKS Jawara disalurkan Rp 30 juta kepada 10 penerima guna meningkatkan kapasitas usaha kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Dukungan kepada pilar sosial juga diberikan kepada 182 penerima dengan total Rp 100.400.000 pada tahap pertama.
Penguatan ekonomi desa menjadi fokus lain. Bantuan Rp 941.350.000 disalurkan melalui program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Tambahan zakat produktif BUMD sebesar Rp 15 juta diberikan kepada 30 penerima untuk mendorong usaha produktif masyarakat.
Khofifah menegaskan desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru. “Kalau desa kuat, ekonomi daerah ikut kuat. Stabilitas sosial juga terjaga,” katanya.
Ia optimistis, dengan intervensi bertahap dan kolaborasi lintas sektor, angka kemiskinan ekstrem di Pasuruan dapat ditekan signifikan pada 2026.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim. Ia menilai bantuan tersebut memperkuat sinergi provinsi dan kabupaten dalam menjaga kesejahteraan warga.
“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami,” ujarnya.
Dengan kombinasi bansos dan pemberdayaan ekonomi, Pemprov Jatim menargetkan perlindungan sosial berjalan seiring dengan kemandirian desa dan UMKM. (BS/za)
