Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota Surabaya memperketat penyaluran Beasiswa Pemuda Tangguh setelah ditemukan fakta adanya penerima dari keluarga mampu, termasuk anak pejabat, yang dinilai mengambil kuota warga prasejahtera.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, sejumlah penerima beasiswa tercatat masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri dengan biaya tinggi, namun tetap menerima bantuan yang sejatinya ditujukan bagi mahasiswa tidak mampu.
“Masuk jalur mandiri biayanya bisa Rp15 juta per semester, masih dapat uang saku Rp700 ribu per bulan. Ini yang akhirnya menggeser kuota anak-anak dari keluarga kurang mampu,” kata Eri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Eri, Pemkot tidak melarang anak pejabat menerima beasiswa jika memenuhi syarat prestasi. Namun, masalah muncul ketika kondisi ekonomi keluarga tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam program tersebut.
Untuk menutup celah itu, Pemkot Surabaya menerapkan sejumlah langkah pengetatan. Pertama, calon penerima wajib berasal dari keluarga prasejahtera. Kedua, proses verifikasi awal melibatkan Karang Taruna, RT, RW, hingga petugas kampung.
Eri juga menegaskan pentingnya keterbukaan data ekonomi orang tua. Ia mencontohkan, mahasiswa dengan orang tua bergaji rendah seharusnya tidak mungkin dikenai uang kuliah tunggal (UKT) tinggi.
“Kalau gaji orang tua Rp1 juta atau Rp3 juta, UKT tidak mungkin Rp15 juta. Bahkan bisa gratis. Tapi ini ada yang gajinya Rp7 juta, Rp8 juta, bahkan Rp28 juta per bulan,” ujarnya.
Temuan itu, lanjut Eri, akan dibongkar secara menyeluruh. Ia meminta seluruh data penerima diperiksa ulang, termasuk latar belakang ekonomi keluarga dan jalur masuk perguruan tinggi.
“Jangan main-main dengan anggaran rakyat. Beasiswa ini untuk orang miskin. Kalau mampu, bayarlah sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu, sampaikan dengan jujur, pemerintah pasti hadir,” tegasnya.
Pemkot Surabaya juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penyaluran beasiswa. Evaluasi tersebut turut berdampak pada perombakan jabatan di internal dinas terkait.
“Ada kepala dinas yang saya evaluasi karena kok bisa orang kaya dapat beasiswa,” kata Eri.
Meski demikian, Eri memastikan mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang sedang menjalani studi tidak akan dirugikan. Pemkot, kata dia, siap berkoordinasi dengan perguruan tinggi agar mereka tetap bisa melanjutkan kuliah.
“Kalau benar-benar dari keluarga prasejahtera, datang ke kami. Saya akan bicara langsung dengan rektor,” ujarnya, sembari mengapresiasi dukungan sejumlah kampus, termasuk Universitas Negeri Surabaya (Unesa). (BS/za)
