Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota Surabaya resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Pembentukan satgas ditandai apel di Balai Kota Surabaya, Senin (5/1/2026), yang dipimpin langsung Wali Kota Eri Cahyadi.
Apel tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai TNI-Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri. Pemkot menegaskan satgas dibentuk untuk memastikan penanganan sengketa tanah dan aksi premanisme berjalan sesuai hukum, tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Wali Kota Eri Cahyadi menekankan penyelesaian sengketa tanah harus ditempuh melalui musyawarah dan mekanisme hukum, bukan tindakan main hakim sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita siapkan posko di lima wilayah Surabaya. Kalau ada sengketa tanah atau premanisme, laporkan. Negara kita negara hukum,” kata Eri.
Ia menegaskan, satgas akan menindak tegas pihak-pihak yang menggunakan kekerasan atau pemaksaan dalam sengketa tanah. Menurutnya, praktik intimidasi tidak boleh dibiarkan berkembang di Kota Pahlawan.
“Jangan menggunakan kekuatan atau pihak lain untuk menekan orang. Tidak boleh ada premanisme di Surabaya,” ujarnya.
Pemkot Surabaya membuka kanal pengaduan bagi masyarakat melalui hotline 0817-0013-010 dan Call Center 112. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui kelurahan setempat.
Eri meminta camat dan lurah aktif menyosialisasikan keberadaan satgas hingga tingkat RW agar warga mengetahui jalur pengaduan resmi. Kelurahan diberi waktu maksimal 2×24 jam untuk menindaklanjuti laporan bersama Satgas Mafia Tanah.
“Kalau ada kekerasan atau pemaksaan, satgas akan turun. Tapi warga harus berani melapor,” tegas Eri.
Pemkot berharap pembentukan satgas ini mampu menekan praktik premanisme sekaligus memberikan kepastian hukum bagi warga yang menghadapi sengketa tanah di Surabaya. (BS/za)
