Bicarasurabaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Jawa Timur. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal itu saat kegiatan konsolidasi pelaksanaan MBG yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jatim Expo Surabaya, Selasa (7/10/2025) malam.
Menurut Dadan, seluruh Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) kini diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan daerah. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan pangan bagi para penerima manfaat.
“BPOM bertugas memitigasi keamanan pangan, sementara BGN terus mengintervensi pemenuhan gizi untuk setiap penerima manfaat,” ujar Dadan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program MBG menargetkan 3.526 satuan pelaksana di Jawa Timur dengan alokasi dana mencapai Rp35–36 triliun. Dadan menekankan, anggaran besar ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang luas.
“Dana ini akan meningkatkan produktivitas wilayah, membuka lapangan kerja, melahirkan peternak baru, dan mengoptimalkan lahan tidak produktif,” katanya.
Penerima manfaat MBG mencakup kelompok rentan — mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak dalam kandungan, hingga pelajar SMA. Namun, sekitar 70 persen penerima manfaat disebut belum sepenuhnya mendapatkan haknya.
“Kami akan terus memperkuat SOP, memastikan keamanan pangan, dan kelayakan produksi agar seluruh penerima manfaat segera mendapatkan haknya,” tegas Dadan.
Selain meningkatkan standar higiene dan sanitasi, BGN juga memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan makanan yang dihasilkan aman, sehat, dan bergizi seimbang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah BGN memperkuat program MBG di daerahnya.
“Ada 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jawa Timur, dan sebanyak 1.237 SPPG telah dikonsolidasikan untuk menyukseskan program ini,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan Pemprov Jatim berkomitmen penuh agar pelaksanaan program berjalan baik dan memberi manfaat maksimal. Proses memperoleh SLHS pun kini lebih mudah karena kewenangan penerbitan telah dilimpahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
“Kami ingin seluruh pelaksana bergerak cepat. Sekarang sudah lebih mudah karena tidak lagi harus ke Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Khofifah berharap program MBG dapat menjadi bagian penting dari upaya nasional membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Cita-cita besar Presiden untuk penguatan gizi dan SDM bisa tercapai jika fasilitasi MBG dimaksimalkan,” pungkasnya. (BS/za)
