Bicarasurabaya.com – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi bersama jajaran Komisariat Wilayah menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Pertemuan ini membahas isu-isu strategis terkait keuangan daerah, standar pelayanan publik, hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus tetap sinkron dalam mengelola anggaran, terutama di tengah rencana kenaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
“Postur APBN disesuaikan, APBD direncanakan, ini harus selaras. Menteri Dalam Negeri memastikan komunikasi dengan Kementerian Keuangan berjalan intensif agar standar pelayanan minimal di daerah tetap terpenuhi,” ujar Bima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain menjamin standar pelayanan publik, Mendagri juga mendorong daerah agar tidak mengesampingkan pembangunan infrastruktur. Menurut Bima, Kemendagri siap menjembatani daerah dengan kementerian teknis seperti Kesehatan, Pendidikan, dan PUPR agar program prioritas dapat dijalankan sesuai kebutuhan daerah.
Bima menekankan pentingnya kreativitas kepala daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Salah satunya dengan memperbaiki kinerja BUMD.
“BUMD yang tidak sehat harus disehatkan. Mereka perlu memiliki jiwa entrepreneur, memanfaatkan aset, dan bermitra dengan swasta. Dari postur APBD terlihat ruang mana yang bisa dikerjasamakan dengan swasta, dan itu harus dimaksimalkan,” jelasnya.
Sementara itu, Eri Cahyadi menyambut baik kepastian pemerintah pusat bahwa kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun tidak akan mengganggu standar layanan minimal di daerah.
Ia menekankan pentingnya pembagian TKD yang mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing kota, bukan dibagi rata.
“Kalau di Surabaya PAD mencapai 72 persen, ada kota lain yang PAD-nya di bawah 35 persen. Maka pembagian TKD sebaiknya melihat kekuatan fiskal, supaya daerah dengan PAD kecil tidak semakin tertinggal,” kata Eri yang juga Wali Kota Surabaya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga layanan publik tetap optimal, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah melalui PAD dan BUMD. (BS/Za)
