Bicarasurabaya.com – Selama tiga tahun terakhir, Sulis Setyowati (62), lansia yang bekerja sebagai pemulung di Kelurahan Kedungdoro, Surabaya, dilaporkan tidak menerima bantuan sosial. Kini, data kesejahteraannya telah diperbarui dan masuk desil 1. Namun, Sulis masih harus menunggu proses pengajuan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kondisi Sulis menjadi perhatian setelah muncul laporan bahwa lansia tersebut bekerja sebagai pemulung, tetapi tercatat dalam kelompok desil yang tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraannya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, pihaknya telah mengecek kondisi Sulis bersama Kecamatan Tegalsari dan Kelurahan Kedungdoro. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil pengecekan, Sulis sebelumnya tercatat dalam desil 6, bukan desil 7 seperti informasi yang beredar. Dinsos kemudian memutakhirkan datanya pada triwulan III 2026 sehingga kini masuk desil 1.
“Sudah kita lakukan pemutakhiran di triwulan tiga ini. Yang bersangkutan sudah masuk desil 1,” kata Antiek yang dikutip, Selasa (13/10/2026).
Perubahan data tersebut menjadi langkah awal untuk membuka akses bantuan bagi Sulis. Dinsos telah mengusulkannya melalui musyawarah kelurahan. Saat ini, proses pembukaan rekening bank tengah berlangsung sebagai salah satu tahapan pengajuan PKH.
Selain itu, Sulis telah menerima bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan. Beras disalurkan setiap tiga bulan sekali, dengan total 30 kilogram dalam satu kali penyaluran.
Meski datanya kini telah diperbarui, proses bantuan PKH Sulis belum selesai. Pemerintah masih perlu menuntaskan tahapan administrasi agar pengajuan tersebut dapat diproses lebih lanjut.
Kasus Sulis juga menjadi pengingat pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Data yang tidak sesuai dengan kondisi nyata berisiko membuat warga rentan kesulitan mengakses program perlindungan sosial yang mereka butuhkan.
Dinsos bersama pihak kecamatan dan kelurahan menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap warga rentan. Harapannya, pembaruan data tidak berhenti sebagai perubahan administrasi, tetapi berlanjut pada bantuan yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya. (BS/za)
