Bicarasurabaya.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya dalam setahun terakhir. Pergantian dilakukan setelah evaluasi menunjukkan target kinerja yang dijanjikan belum tercapai.
Eri menegaskan pergantian pejabat bukan karena faktor suka atau tidak suka. Menurutnya, setiap kepala perangkat daerah harus mampu memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai target.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun karena tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan,” ujar Eri, Kamis (8/10/2026).
Menurut Eri, kepala daerah bertanggung jawab memastikan seluruh unsur pemerintahan bergerak untuk mencapai target pembangunan. Ia mengibaratkan wali kota sebagai pemimpin orkestra yang harus menyatukan seluruh elemen, termasuk masyarakat.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Wali kota tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” katanya.
Evaluasi kinerja tersebut, kata Eri, berjalan seiring dengan perubahan pola kerja ASN di Pemkot Surabaya. Aparatur tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi juga didorong hadir langsung di tengah masyarakat melalui pelayanan di balai RW.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja. ASN kami bekerjanya di balai RW karena harus dekat dengan rakyatnya,” ujarnya.
Eri mengatakan pelayanan publik juga disusun berdasarkan siklus kehidupan warga, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Dengan pendekatan itu, pemerintah menentukan layanan yang dibutuhkan masyarakat pada setiap tahapan kehidupan.
Pemkot Surabaya juga menyederhanakan layanan digital. Ratusan aplikasi pemerintah dipangkas menjadi dua platform utama, yakni KantorKu untuk kebutuhan internal pemerintahan dan WargaKu sebagai kanal laporan masyarakat.
“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi. Ratusan aplikasi diubah menjadi dua,” kata Eri.
Ia menegaskan seluruh kebijakan daerah harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari dampaknya terhadap sejumlah indikator utama.
Ada tujuh indikator yang disebut Eri sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, yakni pengurangan kemiskinan, pengangguran terbuka, stunting, angka kematian ibu dan anak, serta peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan gini rasio, dan pertumbuhan ekonomi.
“Apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (BS/za)
