Bicarasurabaya.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadikan Surabaya sebagai salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Apresiasi itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 sekaligus merilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Tito, data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil menjadi fondasi utama penerapan pemerintahan digital (e-Government) dan Program Satu Data Indonesia. Dengan data yang akurat, layanan publik hingga bantuan sosial dapat disalurkan lebih efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data penduduk Indonesia yang paling lengkap ada di Dukcapil. Saat ini hampir 99 persen dari sekitar 297 juta penduduk sudah terdata,” kata Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah mengintegrasikan berbagai layanan berbasis data kependudukan agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi, pendidikan, kesehatan hingga bantuan sosial secara digital.
Dalam implementasinya, Tito menilai Surabaya menjadi salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan data kependudukan untuk mempercepat pembaruan data sekaligus meningkatkan akurasi program perlindungan sosial.
“Salah satunya di Surabaya, tempatnya Pak Eri. Ini salah satu model yang terbaik,” ujarnya.
NIK Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan seluruh kebijakan di Kota Pahlawan disusun berdasarkan konsep One Data, One Map, One Policy dengan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis utama.
Menurutnya, data tersebut memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat hingga tingkat keluarga, mulai dari pendidikan, kemiskinan, pekerjaan, hingga layanan kesehatan.
“Dari data itu kami bisa mengetahui siapa yang membutuhkan beasiswa, bantuan untuk pengentasan kemiskinan, hingga program lainnya,” kata Eri.
Untuk menjaga akurasi data, Pemkot Surabaya mengoptimalkan aplikasi Cek In Warga yang melibatkan sekitar 29 ribu Kader Surabaya Hebat (KSH) dan program Satu ASN Satu RW. Data diperbarui secara berkala sehingga kondisi warga dapat dipantau hingga tingkat lingkungan.
Berdampak pada Indikator Pembangunan
Pemanfaatan data kependudukan tersebut disebut berdampak pada sejumlah indikator pembangunan Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya mencapai 85,65, angka kemiskinan turun menjadi 3,56 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,84 persen, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,87 persen.
Selain itu, gini ratio membaik menjadi 0,369, sementara angka kematian ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting juga terus menurun.
Eri menilai capaian tersebut tidak lepas dari kebijakan yang disusun berdasarkan data kependudukan yang akurat.
“Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa data kependudukan yang akurat melalui NIK dan IKD,” pungkasnya. (BS/za)
