Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menerapkan sistem digital terintegrasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Melalui program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital), data penerima bansos nantinya diverifikasi otomatis menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terkoneksi dengan berbagai lembaga negara.
Sebagai persiapan, Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kepada 12.669 agen pendamping pada 20 dan 22 Mei 2026. Ribuan agen tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai kepala OPD, camat, lurah, Satpol PP, TKSK, pendamping PKH, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila.
Kepala Dinas Sosial Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, para agen disiapkan untuk mendampingi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang belum memiliki akses gawai maupun internet agar tetap bisa mengakses layanan bansos digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Para agen ini membantu masyarakat memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata Antiek dalam keterangannya, yang dikutip, Kamis (21/5/2026).
Program Perlinsos Digital merupakan pengembangan transformasi digital nasional setelah sebelumnya diuji coba di Banyuwangi pada 2025. Tahun ini, program diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Surabaya.
Melalui sistem tersebut, data warga akan langsung terhubung dengan 16 kementerian dan lembaga. Integrasi itu memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi otomatis terhadap kondisi ekonomi calon penerima bansos.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, sistem baru ini akan mengurangi ketergantungan pada penilaian manual yang selama ini kerap memicu protes di masyarakat.
“Kalau dulu survei dilakukan manual dari RT, RW, hingga kelurahan, sekarang sistem yang akan menyaring secara otomatis berdasarkan data terintegrasi,” ujar Eddy.
Ia mencontohkan, apabila ada ASN aktif atau pengusaha dengan omzet besar mendaftar bansos, sistem akan langsung mendeteksi melalui koneksi data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun data perpajakan.
Sistem juga mampu membaca kepemilikan aset seperti kendaraan mewah atau tanah luas melalui integrasi dengan instansi terkait. Dengan begitu, penerima bansos diharapkan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Meski berbasis digital, pemerintah tetap membuka masa sanggah selama satu bulan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
“Kalau ada warga yang datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya, tetap bisa mengajukan klarifikasi untuk diverifikasi ulang,” jelas Eddy.
Pemkot Surabaya menjadwalkan proses penginputan data dan skrining kelayakan warga melalui aplikasi Perlinsos mulai berjalan Juni 2026. Data hasil uji coba itu akan menjadi dasar penyaluran bansos di Surabaya pada 2027.
Melalui sistem digital terintegrasi ini, Pemkot Surabaya berharap penyaluran bansos menjadi lebih transparan, objektif, dan minim kecemburuan sosial di masyarakat.(BS/za)
