Bicarasurabaya.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari tingkat provinsi hingga kecamatan.
Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini dihadiri jajaran lengkap Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, serta seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimcam.
“Sinergi ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun solusi jangka panjang,” ujar Khofifah.
Dalam arahannya, Khofifah menyoroti ancaman penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Ia mengingatkan seluruh jajaran Forkopimda hingga tingkat kecamatan untuk tidak menyepelekan persoalan ini.
“Narkotika ini kejahatan luar biasa. Jangan pernah meremehkan persoalan ini, baik produksi, peredaran maupun penyalahgunaannya,” tegasnya.
Selain itu, Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama melalui program integrasi pertanian Pajale (padi, jagung, kedelai). Menurutnya, peran lintas sektor telah terbukti efektif — TNI AD fokus pada padi, Polri pada jagung, dan TNI AL pada kedelai — dengan dukungan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
“Dengan kolaborasi lintas sektor, produktivitas pertanian Jatim bisa terus meningkat,” ujarnya.
Khofifah juga mendorong Forkopimda untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pengembangan Sekolah Rakyat (SR), serta optimalisasi Program Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, sinergi lintas sektor tak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kesejahteraan warga.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang turut hadir memberikan apresiasi atas langkah cepat kepala daerah di Jawa Timur dalam menjaga stabilitas wilayah, termasuk melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Ia mengungkapkan bahwa Jatim menjadi provinsi dengan jumlah poskamling terbanyak di Indonesia, mencapai 117.210 pos yang tersebar di desa dan kelurahan.
“Ini kekuatan sosial luar biasa. Modal sosial seperti ini harus terus dioptimalkan agar keamanan di akar rumput tetap terjaga,” ujarnya.
Wiyagus juga mengingatkan pentingnya peran Forkopimda dalam mendukung implementasi Astagita, delapan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup ketahanan pangan, energi, SDM, pemerataan ekonomi, transformasi digital, reformasi hukum, pertahanan, dan tata kelola lingkungan berkelanjutan.
“Tanpa koordinasi dan sinergi, kebijakan nasional akan sulit selaras dengan pelaksanaannya di daerah,” katanya.
Kemendagri juga mencatat adanya 776 aksi penyampaian aspirasi di 35 provinsi antara Agustus–September 2025, termasuk 54 aksi di Jawa Timur.
Wiyagus menekankan pentingnya peran Forkopimda dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial agar stabilitas tetap terjaga.
“Forkopimda harus proaktif melakukan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap potensi gangguan keamanan,” ujarnya.(BS/za)
