Bicarasurabaya.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga Desember 2026.
Digitalisasi ini menjadi upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi,” kata Saifullah Yusuf yang dikutip, Senin (5/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan pemerintah mengintegrasikan sejumlah basis data untuk mendapatkan gambaran sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
Data tersebut antara lain berasal dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Hukum.
Integrasi data diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan penerima bansos secara lebih tepat sekaligus mengurangi kesalahan penyaluran.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat juga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, hingga menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.
“Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” ujar Gus Ipul.
Pemerintah juga melibatkan masyarakat untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital.
Ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan hingga insan pers diberi kesempatan menjadi Agen Perlinsos.
Gus Ipul mengatakan pelibatan orang-orang terdekat penting agar warga yang selama ini belum masuk dalam data tidak kembali terlewat.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem,” katanya.
Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk membantu memverifikasi identitas penerima bansos.
Gus Ipul mengatakan digitalisasi perlindungan sosial sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Program kemudian diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.
Pemerintah menargetkan cakupan Perlinsos Digital mencapai 50 persen penduduk pada Desember 2026. Jika tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bansos berbasis data digital tersebut akan diterapkan secara nasional pada 2027.
Tantangannya bukan hanya memperluas cakupan data, tetapi memastikan data tersebut akurat sehingga warga yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial tidak terlewat. (BS/za)
