Bicarasurabaya.com – Ratusan juru parkir (jukir) yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Senin (31/8/2026). Mereka memprotes sistem pembayaran parkir non-tunai (aprkir digital) dan menuntut kenaikan bagi hasil untuk jukir.
Massa mulai memadati pintu samping Balai Kota sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka mengenakan rompi jukir dan membawa sejumlah spanduk tuntutan.
Salah satu tuntutan utama yakni meminta sistem pembayaran parkir dibuat tunggal. Mereka menilai skema saat ini menyulitkan karena masyarakat diarahkan membayar secara non-tunai, sementara jukir masih diminta melakukan setoran secara tunai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum PJS Izul Fiqri meminta kejelasan sistem pembayaran tersebut.
“Jadi, masyarakat diminta non-tunai sementara jukirnya diminta setor tunai. Susah, kan? Oleh karena itu, pembayarannya tunggal. Pastikan sekarang juga: mau tunai atau non-tunai,” kata Izul, Senin (31/8/2026).
Selain sistem pembayaran, jukir meminta porsi bagi hasil mereka dinaikkan. Saat ini, menurut Izul, jukir mendapatkan 40 persen. Mereka meminta porsi tersebut menjadi 70 persen.
“Kota Malang sudah menerapkan, Surabaya belum. Hari ini kita minta Eri Cahyadi menyampaikan bahwa 70 persen bagi hasilnya untuk jukir Kota Surabaya,” ujarnya.
Minta Bagi Hasil Cair Setiap Hari
Jukir juga meminta bagi hasil dari pembayaran non-tunai dapat dicairkan pada hari yang sama.
Izul mengusulkan pencairan dilakukan maksimal pukul 17.00 WIB. Menurut dia, pencairan harian penting karena penghasilan tersebut digunakan jukir untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kita minta pelimpahan bagi hasil untuk jukir kalau misalnya non-tunai di hari yang sama maksimal jam 5 sore,” jelasnya.
Selain persoalan pendapatan, PJS meminta jukir mendapat perlindungan melalui asuransi kehilangan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Izul menyebut pekerjaan jukir memiliki risiko, termasuk ketika terjadi kehilangan kendaraan atau barang milik pengguna jasa parkir.
“Jukir ini adalah profesi dengan tingkat risiko tinggi. Ketika hilang, jukir yang ganti. Kalau sakit dan lain sebagainya juga ditanggung sendiri,” paparnya.
Minta Bertemu Wali Kota
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka berharap tuntutan terkait sistem pembayaran, bagi hasil, hingga perlindungan jukir mendapat kepastian.
“Kami minta untuk bertemu dengan Pak Eri Cahyadi langsung,” ujar salah seorang orator.
Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga di depan pagar Balai Kota. Pengamanan dilakukan setelah beberapa massa sempat berupaya masuk ke area Balai Kota.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan PJS agar perubahan sistem parkir di Surabaya tidak hanya mengatur cara masyarakat membayar, tetapi juga memastikan mekanisme setoran, pembagian pendapatan, dan perlindungan bagi jukir berjalan jelas. (BS/za)
