Bicarasurabaya.com – Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami tiga kali erupsi pada Kamis dini hari. Letusan pertama disertai suara gemuruh yang cukup kuat dengan kolom abu mencapai 900 meter di atas puncak.
Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 00.52 WIB.
“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 00.52 WIB dengan tinggi kolom letusan sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 mdpl,” kata Sigit dalam laporan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke tenggara. Aktivitas vulkanik tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi sekitar 2 menit 26 detik.
“Letusan disertai gemuruh kuat,” ujarnya.
Tak lama berselang, Semeru kembali erupsi pada pukul 01.45 WIB dengan tinggi kolom letusan sekitar 700 meter di atas puncak. Erupsi ketiga terjadi pukul 01.57 WIB dengan kolom abu kembali mencapai sekitar 900 meter di atas puncak.
Saat ini Gunung Semeru masih berstatus Level III (Siaga). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta masyarakat tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak.
Di luar kawasan tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak awan panas maupun aliran lahar yang dapat menjangkau hingga 17 kilometer dari puncak.
Selain itu, masyarakat dilarang memasuki area dalam radius lima kilometer dari kawah karena berisiko terkena lontaran material pijar.
PVMBG juga mengingatkan warga agar tetap mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan banjir lahar di sejumlah aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta anak-anak sungai yang terhubung dengan Besuk Kobokan.
Masyarakat di sekitar lereng Semeru diimbau terus memantau informasi resmi dari PVMBG dan pemerintah daerah serta tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. (BS/za)
