Bicarasurabaya.com – Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memperkuat basis data ekonomi di tengah pesatnya transformasi digital.
Sensus yang berlangsung 1 Mei hingga 31 Juli 2026 ini menyasar seluruh pelaku usaha nonpertanian, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan pentingnya data dalam menentukan arah kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat. Data menjadi dasar menentukan arah pembangunan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, data yang dihimpun tidak sekadar statistik, tetapi menjadi alat intervensi kebijakan, termasuk dalam penanganan pengangguran dan pengembangan ekonomi lokal.
Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut sensus ini krusial untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital.
“Banyak pelaku usaha beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terdata. Ini yang ingin kita tangkap,” katanya.
Ia memastikan seluruh data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat, serta tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi, BPS menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026. Pendataan menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha di Surabaya, termasuk usaha rumahan dan sektor kreatif.
Arrief menekankan posisi strategis Surabaya sebagai motor ekonomi Jawa Timur, dengan kontribusi sekitar seperempat perekonomian provinsi.
“Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar bagi Jawa Timur,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan pentingnya partisipasi pelaku usaha agar data yang dihasilkan akurat dan utuh.
Tanpa dukungan pelaku usaha, potret ekonomi yang disusun berisiko tidak mencerminkan kondisi sebenarnya—padahal data tersebut akan menjadi dasar kebijakan pembangunan ke depan.(BS/za)
