Bicarasurabaya.com – Ketimpangan arus logistik antara Jawa Timur dan Maluku Utara menjadi sorotan dalam pertemuan dua gubernur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/2/2026). Biaya distribusi yang tinggi akibat kapal kembali tanpa muatan dinilai ikut memicu mahalnya harga barang di wilayah timur Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos untuk membahas penguatan kerja sama antarprovinsi. Fokus pembahasan meliputi optimalisasi Tol Laut, perdagangan antardaerah, hingga penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Khofifah mengungkapkan, selama ini pelaku usaha Jawa Timur rutin memasok kebutuhan pokok ke Maluku Utara seperti beras, minyak goreng, telur, dan daging ayam. Namun arus balik dari Maluku Utara belum optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak kapal kembali tanpa muatan maksimal. Ini membuat biaya logistik tinggi karena tidak terjadi keseimbangan arus barang,” ujarnya.
Sejumlah perusahaan pelayaran di Jawa Timur, lanjut dia, menyatakan siap menjemput komoditas unggulan Maluku Utara apabila volume muatan mencukupi. Optimalisasi program Tol Laut dinilai bisa menjadi solusi untuk menekan disparitas harga dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Masalah logistik ini bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah timur Indonesia kerap menghadapi ongkos distribusi tinggi akibat struktur perdagangan yang belum seimbang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada inflasi daerah dan daya beli masyarakat.
Sherly mengakui ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan dari Jawa Timur masih besar. “Sebagian besar kebutuhan pangan kami berasal dari Jawa Timur. Kalau kapal kembali kosong, ongkosnya dibebankan ke harga barang,” katanya.
Pemprov Maluku Utara, lanjutnya, tengah mencari pola rantai pasok yang lebih efisien agar kapal berangkat dan kembali sama-sama membawa muatan. Dengan skema itu, biaya logistik diharapkan turun dan harga di tingkat konsumen lebih terjangkau.
Selain sektor ekonomi, pertemuan juga membahas penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Indeks SPBE Jawa Timur saat ini mencapai 4,7 dan termasuk tertinggi secara nasional, sementara Maluku Utara berada di angka 3,6.
Sherly menyatakan pihaknya ingin belajar dari praktik digitalisasi di Jawa Timur untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik. “Kami ingin mempercepat peningkatan kualitas tata kelola berbasis elektronik,” ujarnya.
Kerja sama juga diarahkan pada penguatan manajemen aparatur sipil negara melalui perjanjian kinerja serta peningkatan kapasitas SDM lewat peran BPSDM.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut komunikasi yang telah dibangun sebelumnya, termasuk saat misi dagang dan penandatanganan nota kesepahaman antarorganisasi perangkat daerah. Ke depan, kedua provinsi sepakat memperluas kolaborasi di sektor pertanian, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Dengan pembenahan logistik dan digitalisasi tata kelola, sinergi Jatim–Maluku Utara diharapkan tak sekadar seremonial, tetapi benar-benar menekan biaya distribusi dan memperkuat daya saing daerah.(BS/za)
